Program Kerja TPPK di Satuan Pendidikan Lengkap

Rencana Kerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah adalah dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman bagi tim yang bertugas untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun kekerasan seksual. Tim ini dibentuk sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendorong lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Program Kerja TPPK di Satuan Pendidikan Lengkap

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi potensi kekerasan, menyusun langkah-langkah pencegahan, menangani laporan kekerasan dengan profesional, serta memberikan pendampingan terhadap korban. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Rencana Kerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah:

1. Tujuan Rencana Kerja TPPK

Rencana kerja ini disusun dengan beberapa tujuan utama:

• Mencegah Terjadinya Kekerasan di Sekolah: Membangun sistem yang dapat mengidentifikasi potensi kekerasan dan mengembangkan budaya sekolah yang mencegah kekerasan sejak dini.
• Menangani Kasus Kekerasan: Menyusun prosedur yang jelas dan transparan dalam menangani setiap laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
• Melindungi Korban Kekerasan: Memberikan perlindungan dan pendampingan bagi siswa atau warga sekolah yang menjadi korban kekerasan, termasuk dukungan psikologis dan tindakan hukum jika diperlukan.
• Menindak Pelaku Kekerasan: Melakukan tindakan yang tepat terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik tindakan disipliner di sekolah maupun rujukan kepada pihak berwenang jika diperlukan.
• Membangun Kesadaran di Lingkungan Sekolah: Meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah (guru, siswa, orang tua, staf) akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

2. Komposisi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah biasanya terdiri dari berbagai elemen yang mewakili seluruh komponen sekolah, antara lain:

• Kepala Sekolah: Sebagai ketua tim yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.
• Guru BK (Bimbingan dan Konseling): Berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis dan konseling kepada siswa yang terlibat dalam kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku.
• Wakil Kepala Sekolah: Membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
• Perwakilan Guru: Terlibat dalam memantau kondisi di kelas dan membantu dalam upaya pencegahan kekerasan di antara siswa.
• Orang Tua/Wali Murid: Sebagai penghubung dengan komunitas keluarga siswa untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari rumah.
• Perwakilan Siswa: Siswa yang dipilih sebagai bagian dari tim dapat memberikan perspektif langsung terkait situasi di antara sesama siswa dan membantu mendeteksi kasus kekerasan.

Komposisi ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan.

3. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja ini disusun dengan beberapa langkah sistematis, yaitu:

a. Identifikasi Potensi Kekerasan

Langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat memicu kekerasan di sekolah. Potensi ini dapat berasal dari interaksi antar siswa, hubungan guru dan siswa, tekanan akademik, lingkungan sosial, hingga penggunaan media sosial. Tim melakukan pemetaan mengenai jenis-jenis kekerasan yang mungkin terjadi, termasuk bullying, perundungan, diskriminasi, hingga kekerasan fisik dan seksual.

b. Penyusunan Kebijakan dan Aturan Pencegahan Kekerasan

Setelah mengidentifikasi potensi kekerasan, tim menyusun kebijakan pencegahan yang jelas dan tegas. Kebijakan ini bisa dalam bentuk:

• Kode Etik Sekolah: Mengatur tata tertib siswa dan guru dalam interaksi di sekolah, termasuk sanksi bagi pelaku kekerasan.
• Sosialisasi Pencegahan Kekerasan: Melakukan edukasi dan kampanye di lingkungan sekolah terkait bahaya kekerasan dan cara mencegahnya. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau pemasangan poster anti-kekerasan.
• Peningkatan Pengawasan: Tim menyusun sistem pengawasan yang lebih ketat di area-area rawan kekerasan, seperti di kelas, ruang istirahat, atau saat kegiatan ekstrakurikuler.

c. Mekanisme Pelaporan Kekerasan

Rencana kerja juga mencakup penyusunan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan rahasia. Mekanisme ini harus dapat digunakan oleh siswa atau pihak lain yang menyaksikan kekerasan atau menjadi korban kekerasan. Proses pelaporan meliputi:

• Kanal Pelaporan: Tim menyediakan jalur pelaporan yang bisa melalui kotak saran, hotline, aplikasi, atau melapor langsung ke guru BK atau anggota tim TPPK.
• Prosedur Penanganan Laporan: Tim harus menyusun SOP (Standard Operating Procedure) dalam menangani laporan, yang mencakup langkah-langkah pemeriksaan, investigasi, hingga pengambilan keputusan.

d. Penanganan Kasus Kekerasan

Penanganan kasus kekerasan harus dilakukan dengan cepat, profesional, dan berkeadilan. Proses penanganan meliputi:

• Investigasi: Setelah menerima laporan, tim melakukan investigasi terhadap kejadian yang dilaporkan. Hal ini mencakup wawancara dengan korban, pelaku, dan saksi untuk mengumpulkan fakta.
• Pendampingan Psikologis: Jika korban memerlukan dukungan psikologis, guru BK atau pihak berwenang lainnya harus memberikan bantuan konseling atau merujuk ke psikolog profesional.
• Tindakan Disipliner: Jika ditemukan bukti bahwa kekerasan terjadi, tim harus mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku. Sanksi dapat berupa peringatan, skorsing, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan sekolah dan hukum yang berlaku.

e. Tindak Lanjut dan Pemulihan

Selain menangani kasus kekerasan, tim juga perlu memastikan adanya tindak lanjut dan pemulihan. Proses pemulihan meliputi:

• Pendampingan Jangka Panjang untuk Korban: Korban kekerasan mungkin memerlukan dukungan jangka panjang untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Tim harus memastikan adanya program pemulihan yang berkelanjutan.
• Pendampingan untuk Pelaku: Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan juga memerlukan pembinaan atau konseling untuk memperbaiki perilaku mereka. Tim harus merancang program rehabilitasi atau pembinaan karakter yang sesuai.

f. Pelaporan dan Evaluasi

Setelah setiap kasus selesai ditangani, tim harus membuat laporan lengkap yang mendokumentasikan seluruh proses penanganan kekerasan. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pencegahan dan penanganan di masa mendatang.

4. Program Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

Rencana kerja juga mencakup program edukasi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan. Program-program ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti:

• Workshop dan Seminar Anti-Kekerasan: Diadakan secara berkala untuk siswa, guru, dan orang tua untuk memahami dampak kekerasan dan cara mencegahnya.
• Kampanye Kesadaran di Media Sosial: Melibatkan siswa dalam kampanye anti-kekerasan melalui media sosial sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler.
• Pelatihan Guru dan Staf Sekolah: Memberikan pelatihan bagi guru dan staf tentang cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan dan bagaimana menangani kekerasan secara efektif.

5. Tindak Lanjut Rencana Kerja TPPK

Rencana kerja tidak hanya berhenti pada pelaksanaan program. Tim TPPK juga perlu menyusun strategi tindak lanjut berupa:

• Evaluasi Rutin: Tim melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan dan program pencegahan kekerasan.
• Pengembangan Kapasitas Tim: Anggota TPPK dapat diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik penanganan kekerasan dan konseling, sehingga tim lebih siap menangani kasus kekerasan yang kompleks.

Satuan pendidikan membentuk TPPK dengan tugas dan fungsi untuk pencegahan dan penanganan, dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut: 

1. 1.Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.;
2. Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
5. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
7. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
9. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
10. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi;
11. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
12. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

TPPK juga memiliki kewenangan untuk:

1. Memanggil dan meminta keterangan pelapor korban saksi terlapor orang tua atau wali pendamping dan atau ahli.
2. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang melibatkan korban saksi pelapor dan atau terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satuan pendidikan lain dan
3. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk pemulihan dan identifikasi dampak kekerasan seperti psikolog tenaga medis tenaga kesehatan pekerja sosial rohaniawan dan atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.

Kesimpulan Materi

Rencana Kerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah adalah dokumen strategis yang berfungsi untuk melindungi siswa dan seluruh warga sekolah dari segala bentuk kekerasan. Rencana ini mencakup upaya pencegahan, mekanisme pelaporan, penanganan kasus, serta program pemulihan dan edukasi. Dengan adanya rencana kerja ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga mendukung tercapainya tujuan

Untuk melengkapi penjelasan di atas dokumen lengkapnya link telah saya persiapkan pada menu-menu berikut ini:

Surat Dinas Sesjen Kemendikbudristek Perihal Pembentukan TPPK dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan DOWNLOAD

Keputusan Gubernur dan Bupati DOWNLOAD

Infografis Tata Cara Pembentukan Satgas PPKSP DOWNLOAD

Infografis Tata Cara Pembentukan TPPK DOWNLOAD

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keanggotaan TPPK dan Satgas DOWNLOAD

Lampiran 2 SK Kepala Satuan Pendidikan Pembentukan TPPK DOWNLOAD

Lampiran 3 Panduan Pelaporan Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP DOWNLOAD

Lampiran 4 Salinan Peremendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 DOWNLOAD

Program Kerja TPPK Siap Pakai DOWNLOAD

Panduan Pelaporan Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP DOWNLOAD

Demikian ulasan materi tentang Program Kerja TPPK di Satuan Pendidikan Lengkap semoga bermanfaat, dan apabila tetap untuk mendapatkan update materi secara gratis dan terbaru di setiap hari silakan gabung  DISINI